Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) bersama seluruh DPD di tingkat provinsi menyatakan dukungan total kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam Konsolidasi Pemuda Nasional di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Senin (10/11/2025), sekaligus mengumumkan delapan rekomendasi strategis yang ditujukan untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan bangsa.
Ketua Bidang Organisasi DPP KNPI, Choir Syarifuddin, menjelaskan bahwa dukungan tersebut bukan sebatas langkah politik, tetapi merupakan komitmen moral untuk turut mengawal arah kebijakan pemerintah menuju kedaulatan bangsa.
“KNPI berdiri bersama Presiden Prabowo dalam mewujudkan visi Asta Cita. Program makan bergizi gratis, pemberantasan kartel sumber daya alam, dan Sekolah Rakyat adalah bukti nyata menuju Indonesia yang lebih berkeadilan,” ujar Choir dalam keterangan tertulis.
Choir juga menegaskan bahwa KNPI menyambut baik keputusan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H. M. Soeharto, sebagai penghargaan atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional.
“Pengakuan ini bagian dari rekonsiliasi nasional untuk menghargai jejak sejarah dan meneruskan pengabdian bagi bangsa,” lanjutnya.
KNPI juga mengusulkan agar Presiden Prabowo memfasilitasi Dialog Nasional Pemuda guna mempertemukan semua faksi KNPI yang selama ini terpecah.
“Kami berharap Presiden dapat mempertemukan seluruh elemen KNPI agar pemuda bersatu dan kembali menempatkan Indonesia sebagai prioritas utama,” ungkapnya.
DPP KNPI mendorong Kemenpora agar bersikap netral dan menjadi mediator dalam konflik internal organisasi kepemudaan.
“Pemerintah harus hadir dalam memperkuat gerakan pemuda, bukan membiarkan perpecahan terjadi,” tegas Choir.
Ia juga meminta negara melindungi pemuda dari kepentingan politik praktis.
“Kita perlu pemuda yang berpikir jernih, berintegritas, dan berani untuk masa depan bangsa,” katanya.
KNPI mengingatkan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong dan persatuan harus menjadi fondasi gerakan pemuda.
Untuk menyatukan faksi yang terbelah, KNPI meminta Menpora membentuk Tim Independen guna mempersiapkan Kongres KNPI Penyatuan.
Selain itu, KNPI berencana mengajukan Judicial Review terhadap UU Kepemudaan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika generasi digital.
Rekomendasi terakhir adalah pemisahan urusan kepemudaan dan olahraga agar kebijakan pemuda dapat difokuskan secara lebih maksimal.
“KNPI siap mengawal pemerintahan dengan sikap kritis, kolaboratif, dan konstruktif demi tercapainya Indonesia Emas 2045,” tutup Choir.
