Jakarta – Pengamat Militer Selamat Ginting mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk lebih waspada lagi terhadap potensi adu domba di media sosial. Ia menilai, ruang digital yang tak dijaga dengan etika komunikasi dapat menjadi sarana bagi disinformasi yang melemahkan persatuan bangsa.
“Tanpa adanya etika, ruang digital berpotensi berubah menjadi sarana adu domba. Menjaga komunikasi publik sama pentingnya dengan menjaga pertahanan negara,” ujar Ginting dalam diskusi publik bertajuk “Bahaya Disinformasi Influencer Bagi Persatuan Bangsa”, di Jakarta, Kamis (18/9/25).
Ia menilai, momentum satu tahun pemerintahan baru pada September – Oktober 2025 harus dilihat sebagai fase rawan yang kemudian bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengguncang stabilitas negara.
“Pemerintah juga harus responsif terkait usulan penguatan keamanan nasional agar tidak mengalami situasi serupa dengan Nepal”, tegasnya.
Ginting juga mendorong pembentukan satuan tugas respon digital yang khusus menangani ancaman di dunia maya.
“Satgas tidak hanya berfungsi menangkal hoaks, tetapi juga menumbuhkan literasi digital agar masyarakat mampu mengenali informasi palsu”, pungkasnya.
Lebih lanjut, dengan pengalaman tiga dekade sebagai jurnalis politik dan pertahanan, Ginting menilai akademisi dapat mengambil peran penting dalam memperkuat komunikasi publik.
“Komunikasi publik yang tidak efektif kerap kali menimbulkan persepsi yang salah di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada stabilitas nasional,” tambahnya.
Sebagai contoh, Ia menyinggung kasus yang sempat viral di media sosial mengenai seorang mayor TNI. Menurutnya, kasus itu memperlihatkan betapa informasi yang belum diverifikasi bisa sangat cepat menyebar dan memicu spekulasi.
“Berita yang belum divalidasi bukanlah produk jurnalistik. Inilah yang seharusnya jadi pelajaran kolektif agar publik lebih kritis,” tutupnya.
