Jakarta – Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menekankan bahwa peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua harus menjadi fokus utama gerakan mahasiswa Indonesia. Pesan itu ia sampaikan dalam pemaparan berjudul “Rekonstruksi Gerakan Kebangsaan” saat menghadiri Musyawarah Kerja Aliansi BEM se-Bogor Raya di Bogor, Sabtu (15/11/2025).
Haris menilai bahwa pembaruan gerakan kebangsaan hanya dapat tercapai jika mahasiswa memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa Papua merupakan contoh paling jelas bahwa bangsa ini sedang menghadapi masalah HAM yang sangat serius.
“Isu HAM Papua makin menguat, dan mahasiswa tidak boleh berpaling. Kekerasan terhadap warga sipil, pendidik, tenaga medis, hingga aparat harus menjadi panggilan moral untuk gerakan mahasiswa,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah Indonesia, mahasiswa selalu menjadi motor perubahan. Namun kini, ia menilai peran itu semakin terpinggirkan.
“Mahasiswa dulu berada di garis depan perubahan. Sekarang mereka justru cenderung hanya jadi penonton, bahkan dianggap menghambat pembangunan,” ujarnya.
Menurut Haris, meningkatnya konflik internal organisasi mahasiswa serta pola regenerasi yang lebih mengutamakan hubungan keluarga daripada kapasitas dan ideologi turut melemahkan peran mereka sebagai agen perubahan.
“Konflik internal di organisasi mahasiswa harus dibenahi agar tidak merusak kemurnian gagasan gerakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan bangsa yang semakin kompleks—mulai dari melemahnya daya beli, meningkatnya pengangguran, maraknya korupsi, judi online, narkoba, hingga dominasi oligarki dalam penguasaan ekonomi dan sumber daya alam. Situasi tersebut, menurutnya, harus mendorong mahasiswa untuk tampil lebih progresif.
“Semua persoalan struktural ini, ditambah kondisi Papua yang sarat pelanggaran HAM, adalah PR besar mahasiswa hari ini,” katanya.
Haris menyebut Papua sebagai isu kemanusiaan yang sangat mendesak. Ia menyoroti serangkaian kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB/TPNPB-OPM) yang menimbulkan banyak korban dari kalangan masyarakat dan aparat.
“Kita melihat guru, tenaga medis, pendulang emas, perempuan, dan warga biasa menjadi korban. Mahasiswa harus lebih peka terhadap tragedi seperti ini,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa sikap diam terhadap penderitaan masyarakat Papua berarti mengabaikan nilai-nilai kemerdekaan.
“Ketika mahasiswa memilih diam, maka nurani kemanusiaan ikut mati. Ini sangat berbahaya,” tandasnya.
Menutup pemaparannya, Haris menegaskan bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberanian mahasiswa untuk kembali menjadi kekuatan moral dan intelektual yang berpihak pada kemanusiaan.
“Pemuda dan mahasiswa harus tampil sebagai pelopor pembangunan, penjaga kedaulatan bangsa, dan pembela nilai kemanusiaan. Tanpa itu, rekonstruksi gerakan kebangsaan tidak akan pernah terwujud,” pungkasnya.
