Jakarta – Isu kerusakan lingkungan kembali menjadi sorotan serius. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Peduli Indonesia (DPP GaMPI), Nini Arianti, melontarkan kritik tajam terhadap praktik eksploitasi alam yang dilakukan sejumlah korporasi, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ia menilai laju deforestasi yang tak terbendung mencerminkan kejahatan ekologis yang terorganisir dan merugikan masyarakat luas demi kepentingan segelintir elite.
Sikap tegas tersebut disampaikan Nini Arianti dalam sambutannya seusai pembukaan Diskusi Publik yang berlangsung di Aula Gedung DPP KNPI, kawasan Rasuna Said, Jakarta, pada 26 Desember 2025.
Di hadapan para peserta diskusi, Nini menegaskan bahwa praktik penebangan hutan secara masif telah jauh melampaui batas tanggung jawab ekologis. Ia mengkritisi minimnya keseriusan korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, meskipun aktivitas eksploitasi kerap dibungkus dengan legitimasi administratif.
“Penebangan hutan yang dilakukan secara serampangan ini bukan sekadar pelanggaran lingkungan, melainkan kejahatan ekologis yang berlangsung secara sistematis. Korporasi menikmati keuntungan besar, sementara masyarakat dipaksa menanggung dampak berupa banjir, longsor, hingga krisis ekologis yang berkepanjangan,” tegasnya.
Sebagai putri daerah yang tumbuh dan besar di Sumatra, Nini mengaku merasakan secara langsung dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Ia menilai rangkaian bencana ekologis yang terus berulang menjadi bukti nyata kegagalan korporasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Perempuan bermarga Lubis itu juga mengingatkan agar perusahaan tidak menjadikan izin formal sebagai pembenaran atas perusakan hutan.
“Kami menolak keras praktik korporasi yang berlindung di balik izin administratif. Legalitas tidak serta-merta membenarkan penggundulan hutan. Setiap jengkal hutan yang dirusak harus dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara moral,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nini Arianti menekankan peran strategis generasi muda dalam mengawal isu lingkungan di tengah derasnya industrialisasi dan agenda pembangunan nasional. Menurutnya, pemuda memiliki mandat moral untuk menjadi pengawas kekuatan ekonomi yang kerap mengesampingkan prinsip keberlanjutan.
“Pemuda harus hadir sebagai penyeimbang antara ambisi industri dan kelestarian alam. Tanpa ekosistem yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi hanya akan mewariskan bencana ekologis bagi generasi selanjutnya,” pungkasnya.
